11 hours ago
3
Nabire, 15 Oktober 2025 – Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan kegiatan “Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota” bertempat di Hotel Mahavira, Nabire, pada Rabu (15/10).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, ditandai dengan pemukulan tifa bersama Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Dirjen Otda Kemendagri serta Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah, Melianus Kotouki, S.IP., M.Si.
(Gubernur Meki Nawipa Tekankan Pentingnya Penataan Kelembagaan yang Tepat Fungsi di Papua Tengah)Dalam laporannya, Melianus Kotouki menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien.
Turut hadir sebagai narasumber, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Dirjen Otda Kemendagri, serta Kasubdit Wilayah III Dirjen Otda Kemendagri. Peserta kegiatan terdiri dari Asisten III, Kepala Bagian Organisasi, dan staf dari delapan kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menekankan pentingnya penataan kelembagaan yang seimbang antara struktur dan fungsi pemerintahan.
“Di Papua Tengah, kita perlu memastikan bahwa struktur kelembagaan tidak hanya lengkap di atas kertas, tetapi juga berfungsi nyata bagi masyarakat. Negara hadir untuk menolong masyarakat dari bawah,” ujar Gubernur.
Dikatakan, penataan lembaga penting untuk mengatasi masalah fungsi dan struktur pemerintahan, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang memiliki sumber daya alam besar.
Menurutnya, sumber daya manusia yang ada harus dimanfaatkan untuk mendapatkan ilmu dan memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan daerah. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan profesional.
Gubernur juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara kelembagaan di tingkat provinsi dan kabupaten agar pelayanan publik dapat berjalan efektif. Ia berharap hasil dari kegiatan ini menjadi landasan kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Mari kita jadikan kegiatan ini momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan daerah, membangun kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih di Papua Tengah,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperkuat pondasi kelembagaan pemerintahan daerah serta meningkatkan kapasitas aparatur untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua Tengah.
[Nabire.Net]
