21 hours ago
6
Kepritoday.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi memberlakukan kebijakan layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Program ini berlaku mulai 2025 dan menjadi bagian dari 15 program prioritas Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
Warga yang belum punya atau tidak aktif dalam kepesertaan BPJS Kesehatan tetap bisa berobat di Puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah.
“Kami tak ingin ada warga Batam yang terhambat berobat karena persoalan administrasi,” kata Wali Kota Amsakar, Jumat (27/6) seperti dilansir dari batamnews.
Cukup KTP, Bisa Langsung Berobat
Aturan ini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Bankesda. Lewat skema open quota, warga bisa berobat cukup dengan KTP asal Batam. Nantinya, warga akan otomatis didaftarkan sebagai peserta BPJS kelas 3 kategori PBPU atau PBI, seluruhnya ditanggung Pemko Batam.
Aktivasi BPJS bisa dilakukan di Puskesmas. Jika data sesuai, proses hanya butuh 15–30 menit. Setelah itu, warga bisa langsung mendapat layanan kesehatan atau pulang dengan kepesertaan aktif.
Proses Lebih Cepat dan Sederhana
Warga cukup datang ke Puskesmas bawa KTP. Petugas akan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) lewat sistem Dinas Kesehatan. Jika ada masalah data seperti NIK tidak valid atau ganda, warga akan diarahkan memperbaiki ke kelurahan atau kecamatan.
Jika belum terdaftar BPJS, Puskesmas bantu pendaftaran lewat formulir daring. Proses aktivasi dilakukan Dinas Kesehatan bersama BPJS Batam, baik secara online maupun manual.
Langkah ini mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Hingga 31 Maret 2025, BPJS mencatat 1.281.625 jiwa (95,50% penduduk Batam) telah terdaftar JKN. Dari jumlah itu, 1.003.234 jiwa (74,75%) berstatus aktif.
Anggaran Naik Jadi Rp79 Miliar
Untuk mendukung program ini, Pemko dan DPRD mengalokasikan tambahan anggaran Rp26 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Total anggaran Bankesda tahun ini mencapai Rp79.000.919.659, naik dari Rp46,7 miliar pada 2024.
Dana digunakan untuk membayar iuran BPJS warga tidak mampu, layanan RS yang tak dijamin BPJS, serta rujukan medis luar daerah.
“Kami tambah anggaran sebagai bukti bahwa kami serius. Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegas Amsakar.
Perlu Kerja Sama Antar Instansi
Kepala Dinas Kesehatan Batam, Didi Kusmarijadi, menegaskan program ini butuh sinergi semua pihak.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar pelayanan berjalan optimal,” ujarnya.
