10 hours ago
9
Selular.ID – Temuan penelitian menunjukkan bahwa media arus utama masih menjadi sumber informasi yang paling dipercaya masyarakat Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh penelitian BBC Media Action yang bekerja sama dengan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Kamis (18/6/2026).
Penelitan tersebut menyebut sebanyak 71 persen responden menyatakan percaya kepada media yang telah mapan, sementara tingkat kepercayaan terhadap sumber berita berbasis influencer berada pada angka 32 persen.
Riset tersebut juga mengidentifikasi kelompok masyarakat yang relatif aktif secara digital namun masih rentan terpapar misinformasi dan disinformasi.
Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan literasi digital yang lebih terarah, sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok audiens.
Baca juga:
- Mastel dan Komdigi Sebut Lima Pilar Strategi Hadapi Disinformasi
- Mastel Serahkan Peta Jalan Penanganan Disinformasi, Dorong Koordinasi Nasional
Ketua Mastel, Sarwoto Atmosutarno dalam acara PIMHIE International Learning Showcase bertajuk “Building Healthy Information Environments: Collaborative Responses to Disinformation in the Digital Age” di Jakarta, juga menekankan beberapa hal.
Tonton juga:
Video Rekomendasi Untuk Anda
Sarwoto mengatakan disinformasi merupakan tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
Menurutnya, penguatan ketahanan informasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, media, platform digital, akademisi, masyarakat sipil, dan masyarakat luas.
“Kami juga menekankan bahwa Policy Paper yang dihasilkan melalui Program PIMHIE merupakan hasil proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi upaya memperkuat ketahanan informasi di Indonesia,” ungkapnya.
Komdigi Khawatir
Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Molly Prabawaty juga menyoroti meningkatnya ancaman disinformasi yang didorong oleh perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Menurutnya, kemampuan AI untuk menghasilkan dan menyebarkan konten manipulatif dalam skala besar menuntut respons yang lebih komprehensif dan kolaboratif.
“Karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai upaya, mulai dari penyusunan pedoman etika AI, pengembangan sistem pemantauan konten digital, penguatan kerangka regulasi, hingga peningkatan kerja sama dengan platform digital dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga integritas informasi di ruang digital,” jelasnya.
Pada tingkat praktisi media, penelitian BBC Media Action menemukan bahwa mayoritas jurnalis Indonesia melihat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi kerja.
Namun demikian, masih terdapat kekhawatiran terkait dampaknya terhadap kualitas jurnalistik, peluang kerja, serta potensi penyebaran misinformasi apabila penggunaannya tidak diiringi pedoman yang jelas.
