Tujuh Dinas dan Kecamatan Terima Penghargaan Dalam Rapat Evaluasi Kegiatan SKPK

BIREUEN|METRO ACEH – Empat dinas dan juga tiga kecamatan dilingkungan Pemkab Bireuen, menerima penghargaan atas kinerja terbaik yang mampu ditujukan dalam pelaksanaan kegiatan ditempat kerjanya.

Penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPK Tahun Anggaran 2026 dan Evaluasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Kontruksi, berlangsung di Aula Hotel Bireuen Jaya, Rabu (16/9) pagi.

Data diperoleh Metro Aceh, penghargaan SKPK katagori terbaik pelaporan tahun 2026 diberikan kepada operator Sitranspor yaitu terbaik I Dinas Pertanahan, terbaik II BPBD dan terbaik III Bappeda.

Tingkat kecamatan terbaik I Kecamatan Jeumpa, terbaik II Kecamatan Peusangan, terbaik III Kecamatan Gandapura, dan bagi SKPK tertib mendaftarkan proyek jasa kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Santunan atau klaim dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris yaitu almarhum Basri Adam dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bireuen menerima santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meninggal Rp 118.000.000 dan Beasiswa satu anak Rp 79.500.000 total Rp 197.500.000.

Almarhum Syahrizal Putra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bireuen SDN 18 Peusangan, mendapat santunan Jaminan Kematian (JKM) Rp 42.000.000 dan beasiswa dua anak Rp169.500.000 total Rp 211.500.000.

Almarhum Martunis Mahyiddin Dinas Pertanahan Bireuen menerima santunan Jaminan Kematian sebesar Rp 42.000.000 yang diserahkan simbolis Sekda, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Asisten I, Asisten II dan Asisten III.

Sementara itu, Ketua panitia juga Kabag Pembangunan Setdakab Bireuen, Musliadi dalam laporan menyampaikan, kegiatan ini diikuti 80 peserta termasuk operator Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIPK) Pro dari 6 SKPK terbaik penginputan laporan Rencana Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2026.

Adapun ​tujuan dari kegiatan ini untuk ​memberikan informasi kepada pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda-red) mengenai capaian realisasi fisik SKPK, dan
​merumuskan langkah strategis, tindak lanjut, serta pemecahan masalah secara cepat agar kegiatan SKPK tahun anggaran 2026 mencapai target dalam sisa waktu tiga bulan ke depan.

Bupati Bireuen, Ir H Mukhlis, ST yang diwakili Sekda Ismunandar dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan setiap program, anggaran.

Juga kontrak pemerintah benar-benar bergerak menuju hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus membahas berbagai kendala yang menyebabkan sejumlah kegiatan belum terlaksana.

Perlu diingat bahwa indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan bukan hanya ditentukan dari banyaknya kegiatan dilaporkan. Tetapi juga diukur dari ketepatan waktu pelaksanaan, kualitas hasil pekerjaan, tertib administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Untuk itu, setiap data yang disajikan harus melahirkan keputusan, setiap masalah harus memiliki penanggung jawab, dan setiap arahan harus ditindaklanjuti dengan batas waktu yang jelas.

Dengan langkah ini, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat memperoleh hasil yang optimal, tepat waktu, serta menghasilkan output dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bupati mengintruksikan bagian administrasi pembangunan, terus memantau progres serta melaksanakan monev terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan SKPK.

Bupati juga mengatakan terkait evaluasi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi, saat ini masih terdapat perusahaan belum mendaftarkan paket pekerjaan.

“Saya mengimbau seluruh SKPK yang memiliki kegiatan, baik itu pada tahap perencanaan, pengawasan, konstruksi, agar mempersyaratkan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi setiap paket pekerjaan sudah berjalan,” harapnya.

Sambung Bupati, melalui program BPJS Ketenagakerjaan ini, pekerja dapat memperoleh perlindungan yang memadai ketika menghadapi berbagai risiko dalam bekerja, termasuk risiko kecelakaan kerja dan kematian.

Kepesertaan BPJS ini bukanlah semata-mata berbicara terkait pemenuhan administrasi atau kewajiban perusahaan semata. Lebih dari itu, hal ini wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pekerjanya, pungkas Bupati Mukhlis. (Rahmat Hidayat)