Pemprov Papua Tengah Gelar FGD Pemberdayaan Perempuan: “Ketika Perempuan Papua Berdiri Tegak, Tanah Ini Akan Melangkah Lebih Jauh”

Nabire, 4 Juni 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2025. Acara yang digelar di Hotel Mahavira, Nabire, Rabu (04/06) ini dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Meki Nawipa.

Dalam sambutannya, dr. Sumule menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai elemen kunci dalam pembangunan Papua Tengah. Ia menyampaikan bahwa perempuan bukan hanya pelengkap dalam keluarga dan masyarakat, melainkan inti dari kebudayaan, penjaga nilai-nilai, serta sumber kekuatan yang menopang kehidupan sosial.

“Ketika satu perempuan diberdayakan, maka satu keluarga memiliki masa depan. Dan ketika perempuan Papua berdiri tegak, maka seluruh tanah Papua akan berjalan lebih jauh,” tegas dr. Silwanus Sumule.

Dihadiri Pejabat Strategis se-Papua Tengah

FGD ini menghadirkan peserta lintas sektor yang meliputi:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah;
2. Para Kepala Bappeda/Bapperida dari seluruh kabupaten se-Papua Tengah;
3. Para Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat provinsi dan kabupaten;
4. Para narasumber, tamu undangan, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

FGD tahun ini dirancang sebagai ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi perempuan Papua Tengah, termasuk ketimpangan sosial, kekerasan dalam rumah tangga, akses terhadap layanan kesehatan, serta peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

Realita Sosial dan Narasi Baru Pembangunan

Dalam pidatonya, dr. Sumule menyoroti berbagai realita lapangan yang menyentuh dan menggugah empati. Salah satunya adalah kisah seorang ibu yang tidak bisa mendapatkan izin operasi medis hanya karena urusan belum lunasnya emas kawin.

“Perempuan di Papua seringkali menanggung beban ganda. Baru seminggu melahirkan, mereka sudah kembali ke kebun, menggendong anak, membawa hasil panen. Ini bukan sekadar ketangguhan, tetapi juga tanda bahwa negara harus lebih hadir untuk mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan semata program sektoral, tetapi merupakan investasi lintas generasi

“FGD ini bukan forum seremonial. Ini adalah laboratorium ide, tempat kita membingkai ulang narasi pembangunan yang terlalu lama didominasi sudut pandang maskulin dan elitis. Sekarang waktunya mendengar suara perempuan,” tambahnya.

Komitmen Pemerintah: Dari Bawah ke Atas

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap hasil FGD ini melahirkan kebijakan dan program pemberdayaan yang lebih responsif, terintegrasi, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) ditekankan sebagai cara yang lebih adil dan efektif dalam menjangkau perempuan di wilayah pedalaman dan kampung-kampung adat.

FGD ini juga menghadirkan perspektif rohani dengan kehadiran tokoh gereja yang diharapkan memberi peneguhan spiritual mengenai peran perempuan dalam terang firman Tuhan.

Menutup sambutannya, dr. Silwanus Sumule mengajak semua pihak untuk tidak sekadar hadir, tetapi juga berkomitmen.

“Kita tidak datang untuk menggugurkan kewajiban administrasi. Kita datang untuk belajar, mendengar, dan menyusun langkah nyata agar keadilan sosial bisa hadir di setiap kebijakan. Papua Tengah tidak akan benar-benar bangkit jika tidak memberi ruang bagi perempuan untuk memimpin perubahan.”

[Nabire.Net/Musa Boma]

Post Views: 55