1 day ago
13
Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire mempercepat realisasi Program Pengembangan Padi PM-AAS Tahun Anggaran 2026. Program tersebut menyasar lahan sekitar 567 hektare yang tersebar di Distrik Nabire Barat dan Makimi.
Upaya percepatan dibahas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Dinas Pertanian Kabupaten Nabire di Aula Dinas Pertanian Nabire, Kamis (10/9/2026). Pertemuan ini mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, petani, penangkar benih, distributor pupuk, penyuluh pertanian serta sejumlah pihak yang terlibat dalam program tersebut.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, SP., M.Si., mengatakan koordinasi menjadi faktor penting mengingat pelaksanaan tahun anggaran 2026 telah memasuki tiga bulan terakhir.
Menurutnya, target pengembangan ratusan hektare lahan tidak dapat dikerjakan oleh satu pihak. Setiap unsur harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan di lapangan tidak mengalami hambatan.
“Pekerjaan ini tidak mudah kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Untuk menyelesaikan ratusan hektare diperlukan koordinasi dan kerja sama seluruh pihak,” ujar Yasor.
Ia menilai keberhasilan program pertanian tidak semata-mata ditentukan oleh luas lahan yang ditargetkan. Kesiapan sarana produksi, koordinasi teknis dan komitmen setiap pihak juga menjadi bagian penting dalam mencapai hasil yang diharapkan.
Benih Jadi Perhatian Utama
Salah satu agenda penting dalam rakor adalah memastikan ketersediaan benih berkualitas. Pemerintah daerah menilai kebutuhan benih harus dihitung secara tepat berdasarkan luasan lahan yang akan dikembangkan.
Yasor menyebut benih yang memenuhi standar merupakan salah satu fondasi utama dalam proses budidaya. Tanpa perencanaan kebutuhan yang akurat, pelaksanaan penanaman berpotensi menghadapi kendala.
Karena itu, distribusi benih menjadi bagian yang perlu dipastikan sejak awal sehingga petani dapat menjalankan kegiatan budidaya sesuai jadwal.
Selain benih, rakor juga membahas kesiapan pupuk, kondisi lahan, sistem irigasi serta pembagian peran antarinstansi dan pelaku pertanian.
Papua Tengah Dapat Alokasi Sekitar 600 Hektare
Mardin Rumpara menjelaskan PM-AAS merupakan program Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern.
Untuk Papua Tengah, program tersebut mendapat alokasi sekitar 600 hektare, sementara target kerja sama yang disebutkan mencapai sekitar 606 hektare.
Penerapan teknologi menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan program. Salah satunya pemanfaatan drone untuk mendukung kegiatan pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
“Ke depan, kita berharap penggunaan drone dapat diterapkan dalam kegiatan pertanian, termasuk pemupukan dan pengendalian hama penyakit, sehingga proses budidaya menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan berbasis teknologi modern,” jelas Mardin.
Dorong Pertanian Lebih Efisien
Pemanfaatan teknologi drone diharapkan dapat membantu petani mengoptimalkan penggunaan sarana produksi sekaligus meningkatkan efisiensi pekerjaan di lahan.
Penerapan teknologi tersebut juga diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pengembangan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan.
Bagi masyarakat, percepatan program pengembangan padi di Nabire diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi petani dan mendukung ketersediaan pangan daerah.
Melalui rakor tersebut, pemerintah dan para pemangku kepentingan berupaya menyatukan langkah agar target pengembangan padi dapat direalisasikan sesuai rencana.
Dengan waktu pelaksanaan 2026 yang semakin terbatas, tindak lanjut terhadap kesiapan lahan, benih, pupuk, irigasi, tenaga pendamping serta teknologi akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program di Nabire.
[Nabire.Net/Marten Dogomo]
