1 day ago
7
Kepritoday.com – Salah satu kanal penyiaran publik di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yakni TV Kepri, kini dikabarkan tengah mengalami fase “mati suri”. Informasi ini disampaikan oleh Teddy Maembong, seorang staf dari Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP), kepada awak media ini, Kamis (26/6).
Kondisi yang disebut sebagai “mati suri” ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan mengindikasikan adanya stagnasi sistemik dalam pengelolaan lembaga penyiaran milik pemerintah daerah. Menurut Teddy, ketiadaan aktivitas siaran dalam jangka waktu lama mencerminkan absennya strategi pengelolaan jangka panjang yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Hilangnya aktivitas siaran secara berkelanjutan menunjukkan absennya strategi jangka panjang yang adaptif terhadap tantangan zaman, terutama di tengah akselerasi transformasi digital dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang kredibel,” kata Teddy.
Teddy menilai bahwa BTIKP sebagai lembaga yang secara langsung memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, menunjukkan respons yang lemah dan tidak terarah. Upaya penyelamatan TV Kepri dinilai lamban, sporadis, bahkan tanpa peta jalan (roadmap) yang jelas.
“Revitalisasi media publik tidak cukup hanya dengan pendekatan administratif, melainkan memerlukan keberanian politik, inovasi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor yang nyata,” tegas Teddy.
Kritik ini menggarisbawahi bahwa TV Kepri bukan sekadar unit kerja yang bisa diperlakukan dengan pendekatan birokratis semata, tetapi membutuhkan manajemen yang visioner serta orientasi yang jelas terhadap pelayanan publik.
Ketiadaan program siaran secara konsisten menjadikan TV Kepri semakin tergerus eksistensinya sebagai media lokal. Dalam kondisi seperti ini, Teddy menyatakan bahwa media penyiaran daerah itu telah gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai penyampai informasi, alat edukasi publik, dan pengawas sosial atas kebijakan pemerintah.
“Kegagalan ini bukan semata kegagalan teknis, melainkan kegagalan dalam memahami urgensi media lokal sebagai ruang artikulasi kepentingan masyarakat, wadah edukasi, serta pilar transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.”
Teddy juga menyebut bahwa bila kondisi “mati suri” ini dibiarkan tanpa langkah korektif yang terukur, bukan tidak mungkin TV Kepri akan menjadi simbol nyata dari kegagalan kelembagaan dalam mengelola aset strategis informasi daerah.
Dalam pesannya, Teddy menekankan pentingnya tindakan cepat dan konkret dari para pengambil kebijakan. Ia menyerukan agar revitalisasi TV Kepri tidak lagi ditunda, melainkan harus segera dimulai dengan pendekatan progresif dan berorientasi pada pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan zaman digital.
“Sudah saatnya para pengambil kebijakan tidak lagi menunda langkah, tetapi segera bertindak dengan visi yang progresif dan orientasi pelayanan publik yang jelas,” ujarnya.
Fenomena “mati suri” yang dialami TV Kepri merupakan refleksi nyata dari persoalan tata kelola media publik daerah yang belum tuntas. Di tengah era transformasi digital dan meningkatnya kebutuhan informasi yang kredibel, TV Kepri seharusnya menjadi garda depan penyiaran lokal yang mencerahkan dan memberdayakan. Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya.
Langkah penyelamatan bukan hanya urusan teknis, tetapi juga memerlukan kepemimpinan yang kuat, dukungan kebijakan, dan keberanian mengambil keputusan strategis. Jika tidak segera direspons, TV Kepri bisa jadi bukan hanya kehilangan fungsinya, tetapi juga meninggalkan preseden buruk dalam sejarah pengelolaan media publik daerah.
Hingga berita ini diturunkan, awak media belum berhasil mendapatkan konfirmasi atau tanggapan dari pihak BTIKP atau lembaga lain yang terkait langsung dalam pengelolaan TV Kepri. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk mendapatkan kejelasan sikap dari pemangku kepentingan terkait.(red)
