1 week ago
12
Desakan Kewenangan Pengelolaan Laut Kembali ke Daerah
Kepritoday.com – Bupati Natuna Cen Sui Lan mendesak pemerintah pusat agar kewenangan pengelolaan laut Natuna dikembalikan ke daerah. Hal ini dinilai mendesak karena 99% wilayah Natuna merupakan lautan, namun hingga kini daerah belum diberi kewenangan mengelolanya langsung.
“Kita tidak bisa terus jadi penonton di laut kita sendiri. Harus ada keberpihakan pusat terhadap kebutuhan nelayan dan daerah perbatasan,” ujar Cen Sui Lan dalam pernyataan resminya.
Masalah utama yang diangkat adalah lemahnya posisi nelayan lokal. Mereka kebanyakan masih menggunakan kapal kayu <10 GT yang tidak cukup kuat menghadapi kompetitor asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pemerintah daerah meminta bantuan kapal besi dan modernisasi alat tangkap agar nelayan bisa berdaya saing serta menjaga kedaulatan laut Indonesia dari wilayah pinggiran. Sumber: Ulasan.co
Rakor Keamanan Laut Natuna Bersama Kemenko Polkam
Ranai, 19 Juni 2025 – Di sisi lain, perkuatan sistem pengawasan laut juga terus digodok. Hari ini, Danlanud RSA Natuna Brigjen TNI Parwito menerima kunjungan Tim Kemenko Polhukam RI dalam rangka rapat koordinasi penguatan keamanan laut Natuna.
Agenda utama mencakup:
Penguatan sinergi TNI AU, Polri, dan unsur maritim lainnya
Patroli ZEE Natuna
Penggunaan teknologi pemantauan laut
Optimalisasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
Rakor ini menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap aktivitas ilegal di ZEE serta penguatan koordinasi sipil–militer dalam menjaga kedaulatan wilayah. Sumber: Bursakota.co.id
Analisis Dampak dan Rencana Strategis Natuna
Gabungan isu kedaulatan dan keamanan laut menunjukkan urgensi reformasi tata kelola laut di Natuna. Dari sisi ekonomi, pengembalian kewenangan ke daerah akan mempercepat respons terhadap kebutuhan nelayan. Dari sisi pertahanan, koordinasi pusat dan daerah memperkuat strategi garis depan pertahanan laut Indonesia.
Rekomendasi Strategis:
Desentralisasi pengelolaan laut: Pemda diberi kewenangan teknis terbatas sesuai UU Otonomi Daerah.
Modernisasi armada nelayan lokal: Pemerintah pusat alokasikan dana khusus kapal besi untuk perairan strategis.
Integrasi pemantauan ZEE: Pemanfaatan satelit dan AI dalam sistem deteksi pelanggaran laut.
Rutinisasi Rakor Maritim: Setiap kuartal dengan lintas kementerian.
Natuna hari ini bukan hanya berbicara tentang perbatasan geografis, tetapi juga perbatasan kemandirian dan kedaulatan. Dengan kombinasi dorongan lokal dan strategi nasional, Natuna diharapkan jadi garda depan Indonesia dalam bidang perikanan, pengawasan laut, dan geopolitik maritim.
