1 month ago
22
Kepritoday.com – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hari ini, sejumlah agenda penting mewarnai aktivitas pemerintahan dan masyarakat, mulai dari gerakan kebersihan massal, penguatan sektor investasi, penegakan hukum, hingga reformasi transportasi publik dan jaminan sosial.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, memimpin langsung Gerakan “Kamis Goro” di kawasan Tepi Laut Tanjungpinang, sebuah kegiatan gotong royong yang melibatkan aparatur sipil negara, TNI/Polri, serta warga sekitar. Inisiatif ini bukan hanya bertujuan membersihkan lingkungan, tetapi juga menjadi medium untuk membangkitkan kembali semangat kebersamaan di tengah masyarakat.
Kawasan Tepi Laut sendiri merupakan salah satu ikon kota Tanjungpinang yang banyak dikunjungi warga dan wisatawan. Melalui program ini, pemerintah daerah ingin memastikan ruang publik tetap bersih, asri, dan layak sebagai destinasi wisata keluarga maupun kegiatan sosial masyarakat. Kegiatan Goro ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kebersihan kota secara berkelanjutan.
Di tempat berbeda, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menghadiri forum bisnis di Kota Batam, berbicara di hadapan para pelaku usaha dan investor nasional. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan investasi di sektor maritim dan lepas pantai, yang dianggap sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Sektor maritim di Kepri memang memiliki potensi besar, mengingat wilayah ini dikelilingi perairan strategis dan memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Batu Ampar dan Sekupang. Pemerintah daerah kini membuka lebih banyak ruang investasi di bidang perkapalan, logistik laut, industri hilir kelautan, serta pariwisata bahari.
Hal ini sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 7,14% pada kuartal kedua tahun 2025, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan ekspor, geliat industri pengolahan, serta perbaikan iklim investasi. (Sumber)
Masih dalam agenda penting hari ini, Kejaksaan Tinggi Kepri mengumumkan perkembangan terbaru terkait pengusutan dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan BP Batam. Langkah ini menunjukkan komitmen Kejati dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.
Kasus ini menyita perhatian publik karena melibatkan pengelolaan dana besar dari sektor perizinan dan pengusahaan kawasan. Kejati memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur dan prinsip transparansi. Upaya ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan sebagai bagian dari pembenahan birokrasi dan tata kelola lembaga strategis seperti BP Batam.
Pemerintah Kota Tanjungpinang juga tengah melakukan persiapan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadits (MTQH) Tingkat Provinsi Kepri 2026. Persiapan mencakup perencanaan infrastruktur, akomodasi, serta pembinaan tilawah dan syiar Islam di kalangan pelajar dan masyarakat umum.
Event ini dipandang bukan sekadar perlombaan keagamaan, tetapi juga sebagai sarana promosi budaya dan penguatan identitas daerah sebagai pusat peradaban Melayu Islam. Pemko berharap event ini mampu meningkatkan semangat religius dan menjadi daya tarik wisata religi ke ibu kota provinsi.
Selain itu, Pemko Tanjungpinang juga sedang fokus pada reformasi transportasi publik melalui program optimalisasi Bus Rapid Transit (BRT). Langkah ini dilakukan untuk memberikan alternatif mobilitas yang lebih nyaman, terjangkau, dan ramah lingkungan bagi warga kota.
Pemko menilai sistem transportasi publik yang efisien akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menekan kemacetan, serta mempercepat konektivitas antarwilayah. Pemerintah saat ini tengah menyusun skema subsidi operasional dan peningkatan armada BRT secara bertahap.
Dalam sektor kesejahteraan sosial, BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang mencatat peningkatan signifikan pada pembayaran klaim jaminan sosial seperti JHT, JKK, dan JKM. Hal ini dinilai sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya pekerja informal dan swasta, akan pentingnya perlindungan sosial.
Pihak BPJS juga aktif melakukan sosialisasi ke pelaku UMKM dan pekerja mandiri agar mendaftar sebagai peserta mandiri untuk mendapatkan manfaat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan kematian.
Satu lagi agenda penting dalam pemerintahan Kepri hari ini adalah penetapan direksi dan komisaris baru untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini dilakukan guna memperkuat kinerja perusahaan daerah agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Penunjukan pimpinan baru dilakukan dengan proses seleksi terbuka yang melibatkan berbagai pihak untuk menjamin profesionalisme dan integritas. Diharapkan, para pejabat baru ini dapat membawa BUMD menjadi lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
