1 month ago
15
Kepritoday.com – Berbagai peristiwa penting mewarnai dinamika di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hari ini, mulai dari sektor pemerintahan, penegakan hukum, hingga kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat.
Di bidang pemerintahan, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengambil langkah strategis dengan menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 kepada DPRD Provinsi Kepri. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa alokasi APBD Kepri selaras dengan kebijakan baru dari pemerintah pusat, sekaligus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyesuaian anggaran ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek penting yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Sementara itu, instansi vertikal di Kepri juga menunjukkan aktivitas yang signifikan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kepri menghadiri rapat penting terkait verifikasi bantuan keuangan untuk partai politik tahun anggaran 2025. Partisipasi ini menunjukkan komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Di sisi lain, jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Direktorat Samapta Polda Kepri menggelar kegiatan sosial yang menyentuh hati. Mereka membagikan ratusan bendera Merah Putih kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan warga.
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif, Gubernur Ansar Ahmad dan jajarannya bertemu dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri, Hisyam. Pertemuan ini memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Namun, upaya penegakan hukum juga tak kalah gencar. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan melakukan tindakan tegas dengan menggeledah kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Uban. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari operasi ini, sejumlah dokumen penting berhasil diamankan sebagai barang bukti untuk mengusut tuntas kasus tersebut.sumber:presmedia.id
Secara keseluruhan, beragam peristiwa ini mencerminkan dinamika yang kompleks di Kepri, mulai dari perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, kegiatan sosial untuk memupuk persatuan, hingga upaya serius dalam memberantas korupsi demi menciptakan pemerintahan yang bersih.
