6 hours ago
7
Nabire, 7 April 2026 – Di tengah dinamika politik dan sosial yang terus bergerak di Tanah Papua, gedung DPR Papua Tengah menjadi salah satu ruang penting tempat suara rakyat bertemu dengan mekanisme negara.
Selasa, 7 April 2026, ratusan massa dari Front Rakyat Bergerak mendatangi kantor legislatif di Nabire. Mereka datang bukan sekadar membawa tuntutan, tetapi juga harapan agar aspirasi yang lahir dari berbagai persoalan di Papua dapat didengar hingga ke tingkat nasional.
Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, menegaskan bahwa apa yang disampaikan massa bukan sekadar isu lokal, melainkan bagian dari gelombang aspirasi yang terjadi di berbagai wilayah Papua.
“Penyampaian aspirasi hari ini cukup banyak, bahkan ada yang di luar tema utama. Namun yang jelas, aksi ini tidak hanya terjadi di Papua Tengah, tetapi juga di beberapa provinsi di Papua,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan satu realitas yang semakin nyata: persoalan Papua tidak lagi berdiri sendiri di satu wilayah, melainkan saling terhubung dalam jaringan isu politik, sosial, dan keamanan yang lebih luas.
Ketika Aspirasi Lokal Bertemu Struktur Nasional
Dalam sistem demokrasi Indonesia, lembaga legislatif daerah menjadi simpul awal penyampaian aspirasi. Namun, tidak semua persoalan dapat diselesaikan di tingkat daerah. Banyak isu strategis di Papua, termasuk kebijakan politik dan pengelolaan sumber daya alam, berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, DPR Papua Tengah memilih jalur konstitusional: meneruskan seluruh aspirasi massa ke DPR RI dan DPD RI.
“Kami akan koordinasi dengan perwakilan daerah pemilihan Papua Tengah di DPD RI dan DPR RI untuk menindaklanjuti aspirasi ini,” kata Delius Tabuni.
Langkah ini menegaskan bahwa dalam konteks Papua, proses demokrasi tidak berhenti pada demonstrasi, tetapi harus berlanjut pada mekanisme formal di tingkat nasional.
MRP dan Otonomi Khusus: Antara Harapan dan Evaluasi
Salah satu isu yang mencuat dalam aksi tersebut adalah tuntutan pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) — lembaga yang selama ini menjadi simbol representasi kultural dan politik orang asli Papua.
Wakil Ketua DPR Papua Tengah, Diben Elaby, mengingatkan bahwa MRP bukan lembaga yang lahir secara tiba-tiba, melainkan hasil proses politik panjang yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
“MRP itu lahir melalui proses politik yang panjang. Tidak semudah itu dibubarkan karena juga berkaitan dengan hak-hak politik orang Papua,” jelasnya.
Dalam perspektif yang lebih luas, isu MRP bukan sekadar persoalan kelembagaan. Ia menyentuh fondasi relasi antara negara dan masyarakat Papua — terutama dalam kerangka Otonomi Khusus yang selama dua dekade terakhir menjadi instrumen utama pembangunan di wilayah tersebut.
Evaluasi, menurut Diben, tetap dimungkinkan, tetapi harus dilakukan melalui jalur hukum seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, didukung kajian akademis dan pendapat pakar.
“Kita butuh kajian akademisi dan pakar hukum untuk melihat apakah masih relevan atau perlu diperkuat. Ini menyangkut masa depan masyarakat Papua,” katanya.
Ruang Publik dan Risiko Konflik Narasi
Di era digital, dinamika politik tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga di ruang media sosial. Di sinilah potensi konflik narasi menjadi ancaman baru.
Diben Elaby mengingatkan pentingnya menjaga etika komunikasi publik, khususnya antar lembaga dan kelompok masyarakat di Papua.
“Kita semua anak Papua, tidak boleh saling serang di media sosial. Itu bisa dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi refleksi bahwa konflik hari ini tidak selalu berupa benturan fisik, tetapi bisa muncul dalam bentuk polarisasi opini yang melemahkan solidaritas sosial.
Demokrasi Jalanan dan Ketertiban Publik
Di tengah ketegangan isu politik, satu hal yang diapresiasi DPR Papua Tengah adalah jalannya aksi yang relatif tertib dan damai.
Pendekatan dialogis dari aparat keamanan serta kedewasaan massa dalam menyampaikan aspirasi menjadi indikator bahwa demokrasi di Papua tidak selalu identik dengan konflik.
“Ini contoh penyampaian aspirasi yang baik dalam demokrasi modern. Datang dengan tertib, sampaikan aspirasi, lalu kembali dengan aman,” ungkap pimpinan DPR.
Di banyak daerah, stabilitas keamanan menjadi faktor penting bagi pembangunan. Di Papua, stabilitas tersebut bukan hanya soal keamanan fisik, tetapi juga tentang rasa percaya antara masyarakat dan negara.
Isu Freeport dan Batas Kewenangan Daerah
Salah satu tuntutan massa juga menyinggung PT Freeport Indonesia, perusahaan yang selama puluhan tahun menjadi bagian penting dari ekonomi Papua.
Namun DPR Papua Tengah menegaskan bahwa kontrak perusahaan tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah.
“PT Freeport itu ranah negara, bukan kontrak pemerintah daerah. Tugas kami adalah meneruskan aspirasi ini tanpa mengubah satu pun isi kepada DPR RI,” jelas Diben.
Pernyataan ini memperlihatkan batas-batas kewenangan daerah dalam menghadapi isu strategis nasional — sebuah realitas yang sering kali menjadi tantangan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat.
Dogiyai dan Tantangan Stabilitas Keamanan
Selain isu politik, situasi keamanan di Dogiyai juga menjadi sorotan massa aksi.
DPR Papua Tengah menyatakan bahwa penanganan utama berada pada pemerintah kabupaten setempat, namun tetap menjadi perhatian bersama.
“Kami turut prihatin, mari kita jaga situasi tetap kondusif dan menunggu proses penegakan hukum berjalan,” tutup pimpinan DPR.
Gelombang Aspirasi Papua: Antara Harapan dan Tantangan
Aksi Front Rakyat Bergerak di Nabire hanyalah satu fragmen dari dinamika yang lebih besar di Papua. Di berbagai wilayah, masyarakat terus menyuarakan tuntutan terkait politik, keamanan, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Fenomena ini menunjukkan bahwa Papua sedang berada dalam fase penting: fase di mana masyarakat semakin aktif menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi.
Namun di sisi lain, negara dituntut untuk merespons secara bijak, cepat, dan transparan.
Karena pada akhirnya, masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di atas meja, tetapi juga oleh kemampuan mendengar suara yang datang dari jalanan.
[Nabire.Net/Musa Boma]
