4 weeks ago
16
Kepritoday.com — Dua proyek penting di Kepulauan Riau (Kepri) kini mendapat perhatian serius. Proyek Roro Letung Tahap II di Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas dan pembangunan Gedung BPTD Kelas II Kepri di Kota Batam meenuai kritikan dari masyarakat.
Yang menarik, nama PPK Abraham Lucky Geraldo selalu muncul sebagai figur kunci di balik kedua proyek tersebut. Namun, hingga saat ini, ia memilih untuk tetap bungkam dan belum memberikan klarifikasi atas berbagai kritik dan dugaan pelanggaran yang mengemuka.
Proyek Pelabuhan Roro Letung Tahap II, dengan nilai anggaran mencapai Rp31,18 miliar, sejatinya menjadi harapan untuk memperkuat konektivitas dan perekonomian di Kepulauan Anambas. Namun, di lapangan, ada sejumlah masalah yang menimbulkan kekhawatiran.
Ditemukan lubang cukup besar di lantai pelabuhan yang diduga akibat pemadatan tanah yang kurang tepat. Cara menimbun tanah langsung ke laut tanpa menggunakan batu pelindung membuat perairan sekitar menjadi keruh, mengganggu aktivitas nelayan lokal.
“Proyek sebesar ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga soal kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dengan terbuka dan jujur,” kata Sekretaris Aliansi Anambas Menggugat (ALAM), Eko Pratama.
ALAM menyuarakan keprihatinan mereka dan mendorong aparat hukum untuk melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh agar kualitas konstruksi dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Kerusakan lantai beton Pelabuhan Roro Letung Tahap II, terlihat lubang besar dan rongga akibat tanah timbunan di bawahnya yang longsorDi sisi lain, pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Kelas II Kepri di Kota Batam yang menggunakan dana sebesar Rp14,56 miliar juga mendapatkan banyak kritik. Saat diresmikan, gedung tersebut belum selesai sepenuhnya, bahkan terindikasi terjadi maladministrasi.
Sejumlah bagian gedung, seperti plafon yang bocor dan pemasangan panel ACP yang belum rampung, menunjukkan adanya kendala teknis. Selain itu, dugaan penggunaan material yang tidak sesuai standar pada kontrak.
Proyek pembangunan Gedung Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kepulauan Riau hingga foto ini diambil 31 Mei 2025, masih tahap pengerjaanMeskipun bertanggung jawab penuh sebagai PPK pada dua proyek yang sedang bermasalah ini, Abraham Lucky Geraldo memilih untuk tidak buka suara. Sikap bungkam tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dari publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek.
“Jika memang tidak ada masalah, mengapa harus diam? Publik berhak mendapatkan transparansi atas penggunaan anggaran negara,” ujar salah satu aktivis masyarakat Kepulauan Riau.
Keengganan memberikan klarifikasi membuat publik semakin resah dan mendorong berbagai pihak untuk mendesak agar informasi terkait kedua proyek ini dapat segera terbuka.(wae)
