Warga Sipil Jadi Korban, Yustinus Wandagau Desak Penarikan Pasukan Non-Organik dari Intan Jaya

Nabire, 20 Juni 2025 – Situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali menelan korban jiwa. Insiden penembakan terjadi pada Rabu, 18 Juni 2025, di Kampung Bulapa dan Yoparu, Distrik Sugapa. Tiga warga sipil dilaporkan tewas, sementara dua anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) mengalami luka-luka dan satu di antaranya meninggal dunia.

Tiga korban dari kalangan sipil masing-masing adalah:

1. Isak Kobogau (43 tahun) – meninggal dunia
2. Yohanes Tipagau (40 tahun) – meninggal dunia
3. (Korban sipil ketiga, disebutkan dalam pernyataan lanjutan)

Sedangkan dari pihak TPNPB OPM:

• Alphon Kobogau (20 tahun) – anggota TPNPB OPM, meninggal dunia

• Herner Kobogau – anggota TPNPB OPM, mengalami luka tembak

Insiden ini diduga terjadi saat aparat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok TPNPB OPM yang sehari sebelumnya, Selasa (17/6/2025), diduga mengganggu aktivitas di Bandara Sugapa.

Ketua Mediasi Konflik Bersenjata di Intan Jaya, Yoyakim Mujizau, membenarkan peristiwa tersebut dalam keterangan resminya.

“Kasihan, salah satu masyarakat yang ditembak mati atas nama Yohanes Tipagau asal dari Kampung Degesiga, Distrik Homeyo, dan satu lagi masyarakat atas nama Isak Kobogau, dari Kampung Yoparu, Distrik Sugapa. Sementara dari OPM, Alphon Kobogau meninggal dunia, dan Herner Kobogau luka-luka,” kata Mujizau kepada media, Rabu (18/6/2025).

Menanggapi insiden tersebut, anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, Yustinus Wandagau, dari Komisi C Fraksi NasDem PSI menyampaikan keprihatinan dalam jumpa pers di sebuah kafe kawasan Oyehe, Nabire, Kamis malam (19/6/2025).

“Saya selaku perwakilan dari lembaga legislatif Kabupaten Intan Jaya menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang terus memburuk sejak tahun 2019 hingga kini,” ujarnya.

Menurut Wandagau, wilayah Intan Jaya kini menjadi daerah rawan yang setiap tahunnya menelan korban jiwa dari kalangan sipil, termasuk anak-anak, perempuan, hamba Tuhan, hingga petani.

“Wilayah kami hanya dikenal lewat nama-nama sungai dan gunung, sementara manusia yang hidup bisa dihitung dengan jari. Bila begini terus, dua atau tiga tahun lagi, manusia Intan Jaya bisa punah,” imbuhnya.

Desakan Tarik Pasukan Non-Organik dan Kritik terhadap Pemerintah Pusat

Wandagau mengecam keras keberadaan pasukan non-organik TNI/Polri yang disebutnya masih aktif melakukan operasi militer di kampung-kampung. Ia mengungkapkan bahwa pada insiden sebelumnya, penembakan juga terjadi di kampung Zainapa, Sukapalma, Wabui, dan Zanamba.

“Kami pertanyakan, benarkah ini perintah langsung Presiden? Kalau iya, kami ingin tegaskan bahwa negara ini berdiri di atas tiga lembaga utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua harus menghargai konstitusi dan kemanusiaan,” katanya.

Ia menyebut tindakan militer seperti menjadikan gereja sebagai pos, membakar rumah warga, dan membom area pertanian sebagai pelanggaran HAM yang berat.

“Kami menuntut agar seluruh pasukan non-organik ditarik dari kampung-kampung di Intan Jaya. Bila tidak, kami akan temui langsung Menteri Hukum dan HAM, Panglima TNI, dan Presiden RI,” tegas Wandagau.

Kritik kepada Menkumham dan Akses Medis yang Tertutup

Dalam pernyataannya, Wandagau juga melontarkan kritik tajam kepada Menteri Hukum dan HAM Natalis Pigai, yang dinilai tidak bersuara lagi membela hak-hak rakyat Papua.

“Dulu beliau vokal, kini setelah menjabat, justru bungkam. Kami minta beliau kembali ke semangat perjuangannya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti minimnya akses pelayanan kesehatan bagi para korban luka. Menurutnya, intimidasi dan ketakutan membuat warga sulit membawa korban ke rumah sakit di Nabire maupun Timika.

“Tiga warga sipil meninggal dunia, dua lainnya luka-luka dari pihak TPNPB OPM. Banyak korban luka tak tertangani. Luka makin parah, dan berujung kematian. Ini tragedi kemanusiaan nyata,” tuturnya.

Seruan Keadilan dari Tanah Papua

“Jika rakyat terus jadi korban, untuk siapa negara ini dibangun? Untuk siapa kami jadi pejabat publik jika tidak bisa lindungi rakyat? Kalau begini terus, lebih baik kami kembalikan Garuda kepada NKRI,” pungkas Wandagau.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Intan Jaya tidak butuh senjata, melainkan ruang hidup yang damai dan aman di atas tanah mereka sendiri.

“Kami ingin damai. Kami ingin hidup. Kami ingin keadilan,” tutupnya.

[Nabire.Net/Musa Boma]

Post Views: 110