7 hours ago
7
Nabire, 6 Juli 2026 – Kaum intelektual Papua Tengah wilayah Mepago mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh video Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang belakangan kembali ramai beredar di media sosial maupun berbagai grup percakapan.
Imbauan tersebut disampaikan oleh Freny Anouw yang menegaskan bahwa video yang saat ini banyak dibagikan bukanlah rekaman baru, melainkan dokumentasi lama yang kembali dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, masyarakat harus lebih bijak dalam menerima informasi dan tidak langsung mempercayai setiap konten yang beredar tanpa memastikan kebenarannya.
“Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Papua Tengah bahwa video yang sedang tersebar itu adalah video lama, bukan video baru. Jangan mudah percaya dan jangan terprovokasi,” ujar Freny.
Ia menilai kemunculan kembali video tersebut tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang di Papua Tengah. Menurutnya, ada pihak-pihak yang diduga sengaja memanfaatkan momentum pasca-peristiwa penembakan di Kabupaten Intan Jaya untuk membangun opini negatif terhadap Gubernur Papua Tengah.
Freny mengingatkan bahwa masyarakat perlu melihat persoalan secara utuh dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh persoalan yang terjadi merupakan tanggung jawab gubernur semata.
Menurutnya, sistem pemerintahan di Indonesia telah mengatur pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap persoalan harus dipahami berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga.
“Jangan seakan-akan semua kewenangan dilimpahkan kepada gubernur. Ada kewenangan pemerintah kabupaten, ada kewenangan pemerintah provinsi, dan ada kewenangan pemerintah pusat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten melalui bupati memiliki tanggung jawab utama terhadap berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya. Sementara itu, pemerintah provinsi menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, serta sinkronisasi kebijakan antarwilayah.
Di sisi lain, terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk persoalan pertahanan dan keamanan yang melibatkan aparat negara.
Karena itu, Freny menilai tidak tepat apabila masyarakat langsung menyalahkan gubernur atas seluruh situasi yang berkembang, khususnya terkait kondisi keamanan di Kabupaten Intan Jaya.
Selain menyoroti pembagian kewenangan pemerintah, Freny juga mempertanyakan peran lembaga legislatif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak konflik.
Menurutnya, wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk hadir di tengah masyarakat serta memperjuangkan berbagai persoalan yang dihadapi warga.
“Hari ini masyarakat sedang menangis. Di mana DPRK, DPR Papua Tengah, maupun DPR RI? Mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia mengatakan penyelesaian persoalan kemanusiaan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar solusi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Freny menilai tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga para wakil rakyat harus duduk bersama membangun komunikasi yang konstruktif.
Menurutnya, setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam menjaga stabilitas daerah serta menciptakan suasana damai di Papua Tengah.
Ia mencontohkan langkah yang telah dilakukan Bupati Puncak, Elvis Tabuni. Menurut Freny, pemerintah Kabupaten Puncak bersama DPR telah mengambil langkah dengan menyampaikan persoalan penembakan kepada Menteri Hak Asasi Manusia sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak konflik.
Langkah tersebut dinilai sebagai contoh bahwa penyelesaian persoalan memerlukan koordinasi lintas lembaga, bukan sekadar saling menyalahkan antarpejabat atau antarkelompok masyarakat.
Freny berharap pola pendekatan seperti itu juga dapat dilakukan oleh berbagai pihak di wilayah lain sehingga persoalan yang muncul dapat segera memperoleh perhatian pemerintah sesuai kewenangannya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh kaum intelektual Papua Tengah untuk menghentikan berbagai narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat karena perbedaan kepentingan politik.
Menurutnya, situasi yang sedang dihadapi masyarakat saat ini membutuhkan persatuan dan kerja sama, bukan justru memperuncing perbedaan melalui penyebaran informasi yang belum tentu benar.
“Stop saling menjatuhkan satu sama lain karena kepentingan politik. Mari kita duduk bersama mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Intan Jaya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kalangan intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi derasnya arus informasi di media sosial.
Di era digital saat ini, berbagai informasi dapat dengan mudah disebarkan tanpa melalui proses verifikasi. Akibatnya, informasi lama sering kali muncul kembali dan dipersepsikan sebagai kejadian baru sehingga memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Karena itu, Freny mengingatkan masyarakat agar selalu melakukan pengecekan terhadap sumber informasi sebelum membagikannya kepada orang lain.
Ia berharap masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai isu yang berkembang, terlebih jika informasi tersebut belum memiliki kejelasan mengenai waktu, konteks, maupun sumbernya.
Menurutnya, menjaga persatuan masyarakat Papua Tengah jauh lebih penting dibandingkan mempertajam perbedaan pandangan politik yang justru dapat memperburuk situasi.
Menutup pernyataannya, Freny kembali menyerukan pentingnya menjaga kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di Papua Tengah, khususnya situasi di Kabupaten Intan Jaya.
Ia menilai keamanan dan kedamaian hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga legislatif, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat umum memiliki komitmen yang sama untuk mencari solusi secara bersama-sama.
“Masyarakat Papua Tengah harus tetap bersatu, tidak mudah terpengaruh isu maupun video yang sedang beredar. Apa yang terjadi di Intan Jaya adalah tanggung jawab kita bersama. Semua pihak harus bergerak dan duduk bersama mencari jalan keluar demi terciptanya keamanan dan kedamaian di Papua Tengah,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi ajakan kepada seluruh masyarakat agar lebih mengedepankan sikap kritis dalam menyaring informasi, menjaga persatuan, serta mendukung upaya-upaya dialog dan kolaborasi demi terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif di Papua Tengah.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
